Pengesahan Undang-Undang Desa oleh DPR menimbulkan konsekuensi bahwa setiap desa akan mendapatkan anggaran dari APBN yang besarnya paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan kabupaten kota dalam APBD. Selain itu undang-undang tersebut juga memberikan dampak bagi aparat desa untuk dapat melaporkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan penatausahaan keuangan desa sebagai sebuah tanggung jawab agar dana yang dikelola dapat membantu desa dalam melaksanakan kegiatan strategis sebagai upaya untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan desa tersebut. Buku Akuntansi Desa ini menjadi dasar bagi para aparatur dan pengelola dana desa agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Alasanny pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan merupakan hal krusial yang harus transparan dan terarah. Khususnya bagi aparatur desa materi dalam buku ini menekankan cara mempelajari pencatatan dan pelaporan keuangan desa yang selain menyumbang devisa bagi negara juga menunjang pembangunan desa sebagai upaya mensejahterakan masyarakatnya yang beragam dan mayoritas menjadikan lahan agrari dan perairan sebagai sumber kehidupan.